Implemetasi Perda Perlindungan Anak di Kalbar Masih Dipertanyakan

02-10-2015 / KOMISI VIII

 

Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto  menilai meski  Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan daerah untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak,namun pengimplementasiannya masih dipertanyakan.

"Berbagai Perda dan program yang dibuat Pemprov Kalbar dalam melindungi anak Indonesia memang sangat baik,dan kami apresiasi itu,tapi bagaimana implementasinya di masyarakat?tentu semua akan percuma jika tidak dilaksanakan berbagai peraturan tadi.Akibatnya angka kekerasan terhadap anak masih tinggi,"ujar Kus,begitu ia biasa disapa


Lebih lanjut Politisi dari Fraksi PAN ini mengatakan selain pengimplementasian Perda perlindungan anak yang masih belum terlihat  di masyarakat, ia juga menilai belum adanya berbagai fasilitas atau sarana dan prasarana ramah anak juga membuat kota dan Kabupaten di Kalbar belum dapat menjadi kota Layak Anak.

"Perangkat atau regulasinya sudah ada, tinggal pengimplementasiannya harus segera dilaksanakan. Disinilah diperlukan komitmen dan ketegasan dari seluruh pihak termasuk SKPD terkait, serta Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum terutama bagi pelaku kekerasan terhadap anak,"pungkasnya saat bertemu dengan Asisten III Sekda Kalbar, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan anak,keluarga berencana (BP3AKB) Kalbar,Beserta SKPD Kalbar, Kamis (1\10). (Ayu)/foto:ayu/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Kementerian Haji Ditarget Segera Berdiri Setelah RUU Haji Rampung
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA,Jakarta – Anggota DPR RI Komisi VIII Selly Andriany Gantina bersama pemerintah tengah berpacu dengan waktu dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang...
Komisi VIII Mulai Bahas DIM RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah resmi memulai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan...
Komisi VIII Serap Masukan RUU Perubahan UU Haji, Antisipasi Dinamika Kebijakan Arab Saudi
22-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya langkah antisipatif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan...
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...